Karawang, Inlandernews.com
KEBIJAKAN Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) kembali menuai kontroversi. Kali ini soal larangan operasi truk over dimension over loading (ODOL) yang akan mulai diberlakukan pada 2 Januari 2026.
Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meminimalisir kerusakan infrastruktur jalan di Jawa Barat dan mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas, tetapi sebagian besar warga menyikapi ‘miring’ kebijakan KDM ini.
Pasalnya, warga menilai kebijakan ini akan mematikan roda perekonomian masyarakat kalangan menegah ke bawah yang berprofesi sebagai buruh dan sopir truk.
Sementara, menyikapi kontroversi kebijakan ini, Pengamat Kebijakan Publik, Asep Agustian, SH. MH mengaku bersepakat, jika kebijakan larangan truk ODOL ini akan mematikan perekonomian rakyat kecil, ketimbang lebih berdampak kepada tujuan awal dibuatnya kebijakan.
Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Karawang ini menilai larangan truk ODOL sebagai kebijakan yang ‘aneh’. Karena di sisi lain, para pengguna truk odol juga membayar pajak ke negara yang konsekuensinya berhak atas penggunaan jalan umum yang dibangun oleh pajak rakyat.
“Saya pikir ini kebijakan yang aneh. Ngapain pemerintah (Dedi Mulyadi, red) takut jalan cepat rusak oleh truk ODOL. Kan jalan juga dibangun oleh pajak rakyat. Banyak kebijakan larangan KDM yang menuai kontroversi. Saya sebut KDM makin ke sini makin ke sana,” tutur Asep Agustian, saat menyampaikan pernyataan satirnya kepada awak media , Sabtu (1/11/2025).
Kebijakan Tidak Dikaji Secara Komprehensif
Lagi-lagi, Askun (sapaan akrab) menduga jika kebijakan larangan ODOL ini tidak dikaji secara komprehensif oleh KDM, khususnya mengenai dampak sosial dan ekonomi yang akan terjadi di masyarakat.
Askun menduga kebijakan ini hanya merupakan buah pikiran KDM, tanpa mendiskusikannya terlebih dahulu dengan legislatif dan beberapa dinas yang menjadi leading sector di lingkungan Pemprov Jawa Barat.
“Saya taksir ini kebijakan person dan spontanitas buah pikiran Dedi Mulyadi lagi. Ya, seperti kebijakan-kebijakan kontroversi sebelumnya semisal larangan study tour sekolah yang mematikan para pengusaha pariwisata,” tuturnya.
“Ya, seperti itulah gaya kepemimpinan KDM yang otoriter. Kebijakan ‘sekarep dewek’ atau semau gue, dipikir semua masyarakat akan setuju. Padahal sejatinya setiap kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah harus dikaji secara komprehensif dari sisi aspek hukum, geografis, serta dampak sosial dan ekonomi masyarakat,” timpal Askun.
Seharusnya Dibatasi Jam Operasional, Bukan Dilarang
Askun menegaskan, jika tujuan kebijakannya untuk meminimalisir kerusakan infrastruktur jalan dan mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas, maka seharusnya bukan meralang total penggunaan truk ODOL. Tetapi membatasi aktivitas operasionalnya.
Semisal hanya memperbolehkan operasional truk ODOL dari pukul 17.00 WIB sampai pukul 03.00 WIB, hingga melarang operasional truk ODOL di hari libur.
“Sebetulnya hanya perlu dibuat aturan pengawasannya yang lebih diperketat melalui Dinas Perhubungan (Dishub). Yaitu dimana truk bertonase lebih dilarang beroperasi, bukan dipukul rata melarang operasi truk ODOL. Karena lagi-lagi di sisi lain mereka juga punya hak karena bayar pajak ke negara,” katanya.
Ditegaskan Askun, meski sasaran atas kebijakan ini adalah kendaraan-kendaraan industri dan pertambangan bertonase lebih, tetapi secara tidak langsung akan berdampak kepada masyarakat kecil yang berprofesi sebagai buruh dan sopir.
“Sopir juga gak mau narik muatan bertonase lebih, karena resiko kecelakaan lalu lintasnya tinggi. Siapa sih sopir yang mau terjadi kecelakaan di jalan, kan gak mungkin ada!,”
“Tapi kan mereka hanya disuruh perusahaan untuk mengantarkan muatan saja. Maka, seharusnya yang harus dilakukan KDM adalah memperketat aturan pengawasan. Bukan melarang operasional truk ODOL secara umum,” terangnya.
Akan Terjadi Gelombang Protes Masyarakat Lagi
Askun berharap KDM membatalkan rencana kebijakan larangan truk ODOL yang akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 ini. Karena diyakininya, gelombang protes masyarakat akan kembali terjadi, jika rencanan kebijakan ini terus dipaksakan.
Oleh karenanya, Askun meminta KDM melakukan kajian secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak terkait, sebelum mengeluarkan kebijakan. Khususnya kebijakan-kebijakan yang berdampak pada masyarakat kecil.
“Saya meyakini jika kebijakan ini terus dipaksakan untuk diberlakukan, maka esok atau lusa pasti akan ada aksi demonstrasi para sopir truk ke Gedung Sate lagi,” tutupnya.***( red )
