Inlandernews.com, KARAWANG — Pengelolaan Dana Desa tahap pertama tahun 2025 di Desa Tambaksumur, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, yang dialokasikan sebesar 20 persen untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kini menjadi sorotan tajam. Alokasi anggaran untuk budidaya ikan melalui skema sewa lahan empang diduga mengalami mark-up atau penggelembungan harga.
Dalam keterangannya via telepon, Kepala Desa Tambaksumur menyebutkan bahwa dana sebesar Rp 136 juta telah diserahkan kepada BUMDes untuk program budidaya ikan. Rinciannya, Rp 100 juta digunakan untuk menyewa lahan empang seluas 10 hektare, sementara Rp 36 juta dialokasikan untuk biaya operasional dan modal pengolahan.
Namun, pernyataan tersebut mendapat bantahan dari sejumlah petani empang di wilayah Tirtajaya. Menurut mereka, harga sewa empang di kawasan tersebut jauh di bawah angka yang disampaikan pihak desa.
“Sewa empang di sini paling mahal sekitar Rp 6 sampai Rp 7 juta per hektare. Kalau 10 hektare, seharusnya maksimal cuma Rp 60 sampai Rp 70 juta, bukan sampai Rp100 juta,” ungkap seorang petani yang enggan disebutkan namanya, Selasa (5/8/2025).
Selisih nilai sewa yang cukup signifikan itu memunculkan dugaan adanya praktik mark-up anggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara. Warga meminta pihak terkait, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang, segera turun tangan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana tersebut.
“Dana Desa itu berasal dari rakyat, jadi harus dikelola dengan transparan dan akuntabel. Kalau ada penyimpangan, apalagi melibatkan BUMDes, DPMD jangan diam. Harus ada tindakan tegas,” tegas salah satu warga setempat lainnya.
Selain itu, warga juga mendesak aparat penegak hukum untuk turut mengawasi dan menyelidiki pengelolaan Dana Desa, guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak DPMD Kabupaten Karawang maupun klarifikasi lanjutan dari Pemerintah Desa Tambaksumur terkait dugaan mark-up anggaran tersebut. #Gun
